Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah Kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Sejarah

Balai nagari Silago pada tahun 1877-1879

Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco[2], di mana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibukota dari kerajaan Melayu waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada abad 13-14, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya, yaitu mulai dari Semenanjung Malaya hingga Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dari Prasasti Grahi di Chaiya, selatan Thailand serta catatan dalam naskah Cina yang berjudul Zhufan Zhi (-) karya Zhao Rugua tahun 1225[3].

Dan kemudian kerajaan ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Singhasari, sebagaimana yang terpahat pada Prasasti Padang Roco[4][5]. Selain itu nama Dharmasraya juga disebutkan dalam catatan sejarah kerajaan Majapahit, Nagarakretagama[6] sebagai salah satu daerah vasal. Kabupaten Dharmasraya ini merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelumnya, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Geografis

Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK), dengan penggunaan lahan yang didominasi untuk peruntukan hutan hujan tropik seluas 133.186 Ha (44,98 %) dan lahan perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %) sedangkan untuk penggunaan lain sebesar (14.90 %). Suhu udara di kabupaten ini berkisar antara 21 C -- 33 C dengan rata-rata hari hujan 14.35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan[7].

Pemerintahan

Aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya secara resmi setelah dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya Ahmad Munawar .MM pada tanggal 10 Januari 2004 dan sejak tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya telah memiliki bupati definitif hasil Pilkada secara langsung, yaitu H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, S.E. dan Ir. Tugimin sebagai wakilnya. Pada pilkada 2010, terpilih pasangan H. Adi Gunawan, M.M. dan H. Syafruddin R. sebagai bupati dan wakil bupati Dharmasraya periode 2010-2015, keduanya dilantik 12 Agustus 2010. Tanggal 09 Desember 2015, digelar pilkada serentak dan terpilih Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Amrizal Dt Rajo Medan sebagai wakilnya.

Perhubungan

Kabupaten ini berada di persimpangan Jalur Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Padang, Pekanbaru, hingga Jambi.

Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan sensus tahun 2010 sebanyak 191.422 jiwa dengan rasio jenis kelamin 107. Sedangkan jumlah angkatan kerja 80.911 orang dengan jumlah pengangguran 5.360 orang.[8] Konsentrasi penduduk terbesar tinggal di Kecamatan Koto Baru dan Sungai Rumbai. Sepertiga penduduk kabupaten ini merupakan transmigran dari berbagai daerah di Pulau Jawa, yang semula dipindahkan untuk memanfaatkan ladang tidur yang terhampar luas di kabupaten ini sekaligus membuka lapangan kerja baru. Proses transmigrasi ini terjadi antara tahun 1976 hingga 2002, dan pusat transmigrasi berada di Kecamatan Sitiung.

Meski hampir 32% penduduknya berasal dari etnis Jawa, namun hubungan dengan etnis Minangkabau tetap berjalan baik, dan nyaris tidak ada konflik antarkelompok.