DHARMASRAYA -- Sedikit berbeda, apel gabungan di jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada bulan Februari ini berlangsung dua kali. Sebelumnya, apel gabungan sudah dilaksanakan di Sport Center pada 5 Februari lalu, dalam rangka persiapan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun hari ini, Senin (12/02), Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, bersama Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, kembali mengumpulkan seluruh jajaran ASN untuk mengikuti Apel Gabungan di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya.

Dalam kesempatan apel kali ini, bupati menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Kabupaten Dharmasraya atas suksesnya penyambutan kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Dharmasraya pada 7 Februari lalu. Di mana, hanya dalam waktu tiga hari, persiapan di lima titik lokasi kunjungan presiden dapat dipersiapkan dengan baik. Belum lagi, sambung bupati, sambutan dari masyarakat juga begitu hangat dan antusias.

"Terimakasih yang teramat sangat saya sampaikan. Di lima titik lokasi yang dikunjungi presiden, semua tidak ada gangguan. Ditambah lagi sambutan masyarakat yang begitu luar biasa hangat dan antusiasnya. Presiden bahkan menyampaikan apresiasinya secara langsung kepada saya atas hal ini. Ini semua tentu terlaksana atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Sekali lagi terimakasih, ini adalah prestasi yang sangat luar biasa bagi kita semua," ujar bupati.

Disamping itu, bupati juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti setelah kunjungan presiden beberapa waktu lalu. Diantaranya terkait program Padat Karya, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), pembangunan embung serta sertifikat tanah program PTSL yang dibagikan oleh presiden beberapa waktu lalu, agar dikawal dan dipastikan tepat guna dan tepat sasaran.

"Karena ini merupakan program unggulan presiden yang perlu kita sukseskan bersama," ungkap bupati.

Tidak hanya itu, dalam agenda kunjungan presiden bersama beberapa menteri ke sejumlah lokasi di Dharmasraya, sebut bupati, perlu ditindaklanjuti secara administrasi ke Pemerintah Pusat, berupa program dan kegiatan. Baik itu untuk perubahan APBN Tahun 2018, ataupun untuk tahun anggaran 2019.

"Kepala perangkat daerah agar segera menyampaikan proposal secara fisik ke kementerian terkait dan melalui aplikasi E-Planning yang dikelola oleh Bappeda," tegas bupati.(***)