Dharmasraya , - Sebanyak 11 camat se-Kabupaten Dharmasraya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggara (RKA) yang diselenggarakan di aula kantor Kecamatan Sitiung, Senin (10/7).
Kegiatan yang diikuti Camat dan Kasi Program tersebut, dilaksanakan dalam kerangka menyamakan persepsi (ASN) sekaitan dengan tatacara penyusunan (RKA) yang terukur dan terarah.
Sebelum menyusun RKA, para camat diminta untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui Pemerintahan Nagari, untuk Pembuatan (RKA).
Beberapa pejabat esselon II dan III Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tampil sebagai narasumber dan pengarah dalam kegiatan tersebut, antaralain, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Irsyad, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Kabupaten Dharmasraya, Paryanto, dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda, Asril.
Dalam arahannya, M Irsyad menuturkan, masih ada kecendrungan oknum ASN yang menggunakan sistem copy-paste dalam pembuatan RKA, sehingga bentuk program dan kegiatannya dari tahun ke tahun nyaris sama. Jelas saja, kondisi ini tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Irsyad berharap, semoga dengan adanya rapat koordinasi ini, para camat beserta perangkatnya mampu menyusun RKA yang akomodatif dan terintegrasi. Untuk itu, perlu dilakukan penetapan skala prioritas dari program-program yang ada.
Sesaat sebelumnya, Camat Sitiung Hamidi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Dharmasraya yang telah memilih Sitiung sebagai lokasi penyelenggaraan rakor tahun ini.
"Atas nama Pemerintahan Kecamatan Sitiung, saya sangat berterima kasih atas diselenggarakan kegiatan rakor di sini. Selain ajang silaturrahmi,kita juga bisa saling bertukar pikiran," ucapnya.
Pada tempat terpisah, Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Adlisman memimpin rapat koordinasi penyusunan RKA Perubahan 2017 dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang rapat Sekretariat Daerah, Pulau Punjung (10/7).
Adlisman menjelaskan, setiap SKPD perlu melakukan rasionalisasi anggaran, dengan mengkaji ulang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017, terutama program/kegiatan yang belum terlaksana.
Menanggapi banyaknya kepala SKPD yang meminta penambahan anggaran, Adlisman menanggapai, semua kegiatan SKPD memang penting dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi harus tetap mempertimbangkankondisi keuangan daerah.
"Saya memahami kebutuhan SKPD, tetapi kita harus maklum dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini masih tergolong defisit," kata Adlisman memberikan pengertian. (*Rio*)