DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 bagi segenap petugas entri Siskeude di Nagari se Kabupaten Dharmasraya. Kegiatang yang diselenggarakan di Hotel Sakato Jaya itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan.

Kepala DPMD Kabupaten Dharmasraya, melalui Sekretaris Dinas, Hasto Kuncoro dalam laporannya menyampaikan, dilaksanakannya Bimtek ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas entri data Siskeudes di nagari dalam melaksanakan pelaporan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan nagari.

"Sehingga penyelenggaraan pemerintahan nagari dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat diakses dengan mudah sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi informatika," ujar Hasto.

Sementara itu, wakil bupati dalam kesempatan yang sama menyampaikan, pemerintah daerah memberikan apresiasi dan dukungan atas program ini. Karena menurut wabup, dalam proses pembangunan ke depan, peran pemerintah nagari sangat diperlukan sebagai upaya untuk percepatan, pemerataan, pemanfaatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pemerintah nagari, sambung wabup, dirasakan semakin berat. Oleh karena itu pemerintah daerah telah melakukan pelatihan bagi seluruh unsur pemerintah nagari pada tahun 2018 lalu, mulai dari wali nagari, bamus nagari, LPM, perangkat nagari dengan bekerjasama dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis Kemendagri RI wilayah Sumatera Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Dengan harapan, pekerjaan sulit pemerintahan nagari dapat dijalankan dengan lebih mudah dan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku.

"Termasuk kegiatan Bimtek yang dilaksanakan hari ini, juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah nagari guna menjawab tuntutan tanggungjawab dan profesionalisme apratur pemerintah nagari dalam bekerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa," ujar wabup.

Maka dari itu, wabup berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan bimtek ini dengan serius, sehingga bermanfaat untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Adapun, acara yang akan berlangsung selama empat hari tersebut, 30 Januari-2 Februari, menghadirkan narasumber dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.