Dharmasraya, - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Dharmasraya, ST M Taufik, membuka secara resmi "Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh, Dharmasraya, Selasa (8/8).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya, Hendri, Kabid Komunikasi dan Informasi Mashuri Thaib, Kabid Statistik Marlisna, Sekretaris Kecamatan Timpeh Maryadi, Walinagari Taratak Tinggi Ahmad Sadar Dt Tumanggung dan Ketua Bamus Nagari Taratak Tinggi, Wigiono.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Dharmasraya, ST M Taufik menjelaskan, pembentukan KIM merupakan salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang komunikasi dan informasi publik. Untuk itu, Diskominfo memfasilitasi setiap kecamatan dalam kegiatan sosialisasi serta pembentukan KIM.
Ia menambahkan, saat ini baru dua kecamatan yang telah membentuk KIM, yaitu Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Koto Besar.
Target Pemkab Dharmasraya, pada 2017 harus terbentuk empat KIM lagi. Dengan demikian, jumlah KIM pada akhir tahun ini akan menjadi enam kelompok. Sisanya lima kecamatan lagi ditargetkan pada 2018.
Pada kesempatan lain, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sosialisasi dan Pembentukan KIM, Marlisna menuturkan, Diskominfo akan melaksanakan empat kegiatan sosialisasi KIM dalam tahun ini, yaitu di Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh, Sungai Langkok Kecamatan Tiumang, Simalidu Kecamatan Koto Salak dan Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai.
Ditambahkannya, KIM merupakan wadah layanan publik yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat. Lembaga masyarakat ini berfungsi untuk memperlancar akses informasi pembangunan di nagari, juga sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah.
Selain itu, lembaga KIM hendaknya menjadi mitra bagi Pemerintahan Nagari dalam melakukan penyebaran dan desiminasi informasi tentang kegiatan pembangunan nagari.
Pada sesi diskusi, salah seorang peserta mempertanyakan tentang sumber pembiayaan operasional KIM. Menanggapi hal ini, Kabid Komunikasi dan Informasi, Mashuri Thaib menjelaskan, untuk menunjang operasional KIM dapat diupayakan pendanaan dari beberapa sumber, antara lain iuran anggota, usaha kelompok, subsidi Pemerintah Nagari dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
"Karena lembaga ini dari, oleh dan untuk masyarakat, maka memang dituntut swadaya masyarakat, pemerintah hanya memfasilitasi pembentukanya dan melakukan pembinaan secara berkala. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mendapatkan subsidi atau sumbangan dari pihak lain," imbuhnya.(mashuri)