Dharmasraya,- Pemerintah Nagari (Pemnag) Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur jalan nagari melalui dana desa tahun 2017.
Hal itu disampaikan oleh walinagari Koto Gadang Irvan Budi Dt. Rk.Mulia, di Hotel Jakarta, Pulau Punjung, Selasa (14/11). Kehadiran walinagari Budi di Pulau Punjung saat itu, adalah guna mengikuti sosialisasi statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo kabupaten Dharmasraya.
Budi menjelaskan, Pemnag Koto gadang menerima alokasi dana desa tahun 2017 sebesar Rp851 juta. Sebagian besar dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur jalan nagari dengan sistem rigit beton.
Hampir di setiap jorong di Nagari Koto Gadang dilaksanakan pembangunan rigit beton tahun ini, dengan total panjang mencapai 1.234 meter, yang keberadaannya tersebar di lima jorong (dusun), yaitu jorong Ranah Jaya, Ranah Makmur, Ranah Mulia, Ranah Bhakti, dan jorong Mayang Taurai.
Untuk sebagian jalan dibangun dengan lebar 4 meter dan sebagian lagi dibangun dengan lebar 3 meter. Panjang jalan yang memiliki lebar 4 meter mencapai 455 meter, sementara jalan yang 3 meter mencapai 779 meter.
Semuanya itu, sesuai dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Koto Gadang serta disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia, imbuhnya.
Ditambahkan oleh Penghulu suku Piliang itu, selain pembangunan infrastruktur jalan, juga dibangun beberapa infrastruktur lainnya, antara lain pembuatan drainase dan MCK pada beberapa titik.
Selanjutnya, Pemnag Koto Gadang mengalokasikan sebagian dananya untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan manajemen Sistem Informasi Nagari (Sinar) sebesar Rp35 juta dan pembinaan badan usaha milik nagari (Bumnag) sebesar Rp65 juta.
Kegiatan pemberdayaan lainnya adalah pelatihan menjahit bagi sepuluh warga putus sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp50 juta.
Saat ini Pemnag Koto Gadang telah merancang program/kegiatan 2018, dan didalamnya tercantum beberapa item pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan ruang guru Taman Kanak-kanak dan pengadaan alat bermain edukatif (APE) PAUD.
Namun hal itu akan dibahas terlebih dahulu dengan badan musyawarah (Bamus) nagari setempat, katanya. (Mashuri)