Dharmasraya,- Sebanyak 52 Walinagari se-Kabupaten Dharmasraya mengikuti Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Walinagari, yang berlangsung di Wisma Al Jannah, Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, Kamis (3/8).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Dharmasraya H. Amrizal Datuak Rajo Medan, S.Sos. Turut hadir, Asisten Pemerintah dan Otda, Drs. Irsyad, MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Abdi Amri, SE dan Sekretaris Dinas PMD, Hastho Kuncoro, M.Pd.
Wabup Amrizal mengimbau Wali Nagari agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan Nagari yang lebih profesional, transparan dan akuntabel, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Ia juga berpesan kepada para Camat se-Kabupaten Dharmasraya agar berperan serta dan tanggungjawab memberikan bimbingan kepada lembaga-lembaga nagari, meliputi Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dan aparatur Pemerintahan Nagari.
Kalau semua lembaga tersebut sudah memiliki persepsi dan kompetensi yang relatif sama, tentulah lebih mudah melakukan kerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di nagari.
Sekaitan dengan adanya Anggaran Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dari Pemkab Dharmasraya yang hampir mencapai Rp1,8 miliar, Amrizal menegaskan agar dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.
"Sekarang dana nagari cukup besar, jadi saya minta Walinagari mampu mengelolanya dengan baik, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari," ujarnya.
Pada kesempatan lain, Sekretaris Dinas PMD Hastho Kuncoro, M.Pd menerangkan, pelatihan manajemen ini diikuti oleh seluruh walinagari se-Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya.
Tujuan pelatihan ini antara lain, untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan walinagari dalam melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kompetensi walinagari dalam mengelola keuangannya dengan baik.
Menurut Hastho, ada beberapa topik yang akan didiskusikan dalam forum tersebut, antara lain, sistem pengawasan internal pemerintahan nagari yang akan disampaikan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Ridwal Joni, SH, MH.
Selanjutnya, manajemen penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh Koordinator Pengawas (Korwas) APD Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, MP. Singgih Widanarto, MH dan tata kelola pemerintahan nagari yang baik oleh staf DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rusdi Lubis.
Hastho berharap, kegiatan ini dapat diikuti oleh peserta dengan baik, sehingga ilmu yang diberikan narasumber dapat terserap dengan baik.
"Saya harap para walinagari serius mengikutinya, karena materi yang dibahas terkait langsung dengan pekerjaannya sehari-hari," katanya. (Mashuri)